Mahfud Md Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Intervensi KPU, Sebut Itu Tindakan Bodoh

Menko Polhukam Bersama Wakil Ketua KPK Jelaskan Kondisi Papua Pasca Lukas Enembe Jadi Tersangka Korupsi — Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan keterangan terkait situasi Papua usai penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9/2022). Mahfud menyebut panasnya kondisi Papua tak lepas dari penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi oleh KPK. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, pemerintah tidak pernah melakukan intervensi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meloloskan salah satu partai politik sebagai peserta pemilu 2024.

Dia menyebut, itu tindakan bodoh jika KPU mau diintervensi oleh pihak lain dalam menjalankan tahapan Pemilu 2024.

"Iya dong, KPU saja yang bodoh kalau mau diintervensi. Kan undang-undang katakan dia independen. Ada orang diintervensi oleh parpol, oleh pemda, oleh lurah, itu bodoh namanya," kata Mahfud, kepada wartawan, di Istana, Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Dia menekankan pihaknya justru telah memberikan peringatan kepada KPU agar berlaku independen dan adil usai kasus dugaan kecurangan verifikasi parpol mencuat ke publik.

Mahfud memaparkan pernah berkomunikasi dengan Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno pada 10 November 2022 lalu. Akan tetapi, saat itu dia hanya membahas laporan adanya informasi soal pilih kasih lolosnya parpol dan justru mengingatkan Bernard agar KPU tak main-main.

"Enggak, enggak akan intervensi. Kalau ada, lapor ke saya aja. Siapa yang intervensi?" tegas Mahfud.

Dia pun menyanyangkan, sikap Direktur Eksekutif Netgrit, Hadar Nafis Gumay yang tak konfirmasi atau bertanya terlebih dahulu kepada dirinya soal adanya kecurangan. Padahal, Hadar dan Mahmuf memiliki hubungan yang sangat dekat.

“Pak Hadar kenapa tidak telepon saya? Orang dia sahabat saya. Betul bapak ikut? Saya beri tahu. Saya ikutnya menegur karena disinyalir melenceng. Bukan saya menyuruh partai ini masuk tidak masuk,” imbuhnya.

Presiden Joko Widodo menyatakan, pelanggaran HAM berat, memang terjadi pada masa lalu. Presiden meminta Menkopolhukam, Mahfud MD untuk mengawal upaya konkret pemerintah dalam menyelesaikan penanganan pelanggaran HAM berat tersebut.

2 dari 2 halaman

Minta Konfirmasi

Mahfud mengatakan, dirinya sempat berkomunikasi dengan Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno untuk konfirmasi terkait isu tersebut.

“Anda jangan main-main loh saya tidak intervensi. Saya telepon Bernard. Pak Bernard ini ada informasi banyak begini Anda benar ndak? Tidak Pak, tegak lurus,” kata dia.

“Jangan main-main loh. Semua partai, kalau satu diberi begini, yang lain diberi begini. Jangan Anda terima pesanan dari orang lain. Nah, itulah sebabnya banyak formulir berubah. Itu saya negor, bukan saya intervensi,” sambungnya.

Eks Ketua MK ini pun meluruskan, percakapannya dengan Bernard itu tanggal 10 November. Komunikasi dengan Bernard pun untuk meminta agar KPU berlaku adil kepada seluruh partai politik.

“Dan tidak lebih dari itu. Saya juga tidak nyebut partai. Anda harus benar loh, kalau satu diperlukan begini, yang lain harus diperlakukan begini. Itu saya kepada Bernard ya Sekjen KPu. Tidak lebih dari itu,” tegas Mahfud.

Pemilu 2024
Peristiwa
Pemilihan umum legislatif yang disingkat sebagai Pemilu tahun 2024 akan mulai dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Lihat Selengkapnya
Pemilu 2024
Mahfud MD
Tokoh
Politikus, ilmuwan, tokoh agama. Guru Besar Tata Negara UII, mantan anggota DPR, mantan Ketua Konstitusi,
Lihat Selengkapnya
Mahfud MD
KPU